Peran Majelis Pengawas Notaris Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Papua Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris Di Kota Jayapura

Hakim, Abdul (2024) Peran Majelis Pengawas Notaris Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Papua Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris Di Kota Jayapura. Diploma thesis, IAIN Fattahul Muluk Papua.

Text HTN 2. Abdul Hakim 019191001.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Notaris diberikan kewenang untuk menandatangani dan menerbitkan akta notaris atau disebut juga dengan akta otentik merupakan salah satu hak notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat negara yang berhak melakukan tugas lain selain dapat membuat dokumen hukum. Menteri bertugas mengawasi notaris, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dikenal dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di pusat, sebagai Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di wilayah Provinsi dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di daerah Kabupaten atau kota. Setiap anggota MPN terdiri dari 9 (sembilan) orang, meliputi 3 perwakilan dari pemerintah, 3 dari notaris, dan 3 dari akademisi. Tugas Majelis Pengawas Notaris adalah mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Notaris agar tidak menyimpang dari kewenangannya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item