Analisis Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jayapura)

Thungka, Dewi Kartika (2024) Analisis Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jayapura). Diploma thesis, IAIN Fattahul Muluk Papua.

Text HTN 1. Dewi Kartika Thungka _019191026.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung mengerluarkan e-court yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura mulai menerapkan e-court sejak tahun 2019 hingga sekarang. E-court memiliki banyak manfaat bagi pencari keadilan tapi penerapannya tidak luput dari kendala yang terjadi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan e-court dan kendala yang di alami di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis emprisi guna melihat fakta yang terjadi di lokasi secara langsung dengan menggynakan metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah editing, penandaan, penyusunan menggunakan teori implementasi yang dikemukan oleh Edward III dan teori efektifitas hukum yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara memenuhi standar dilihat dari 4 faktor implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun dilihat dari penerepan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum cukup efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur penerapan e-court berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana , faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari 5 faktor tersebut terdapat 1 faktor yang tidak memenuhi yaitu faktor sarana berupa jaringan internet yang belum stabil dan perlu menggunakan komputer dalam pengaplikasikan e-court dengan sambungan jaringan wifi. Penerapan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam mewujudkan asas pengadilan sederhana cepat dan biaya ringan sudah memenuhi standar namun tak luput juga dalam hal kendala yang terdapat selama ini hanya terkait dengan kendala subtansi berupa pembuktian yang masih dilakukan secara konvesional dan kendala teknik berupa jaringan internet.

Actions (login required)

View Item