Umkm Tanpa Surat Izin Tempat Usaha Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Study Kasus di Abepura Kelurahan Waimhorock, Kota Jayapura)

Hasang, Wandi (2023) Umkm Tanpa Surat Izin Tempat Usaha Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Study Kasus di Abepura Kelurahan Waimhorock, Kota Jayapura). Diploma thesis, IAIN Fattahul Muluk Papua.

Text Ekonomi Syariah 30. Wandi Hasang.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Untuk mengatasi banyaknya pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki Surat izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten mengeluarkan kebijakan isntruksi Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten, Perda tersebut di Tujukan Kepada seluruh pelaku dunia bisnis UMKM. Namun masih banyak saja pelaku UMKM yang tidak mengurus dan mempunyai surat Izin SITU dan SIUP meskipun kebijakan Perda Kabupaten sudah lama dibuat dan di sahkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor, dampak serta hukum secara Nasional dan Hukum secara Maqasid Al-Syari’ah, sebagaimana dari Upaya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten, dengan mengunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang berlokasi di Abepura Kelurahan Waimhorock dengan pendekatan yuridis empiris. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik pengolahan dan analisis data melalui editing organizing dan analising serta menguji keabsahan data menggunakan trangiulasi dengan sumber dan teori. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan dari Perda Kabupaten Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten dikhususkan untuk para pelaku UMKM dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu sosialisasi dan pemeriksaan kembali. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di lapangan masih banyak pelaku dunia bisnis UMKM yang nyatanya tidak mempunyai surat izin SITU dan SIUP dikarenakan pelaku usaha UMKM rendahnya pemahaman serta kurangnya kesadaran hukum. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten lebih mempertegaskan lagi penegakan hukumnya kepada para pelaku UMKM tersebut yang tidak mau mengurus atau tidak mempunya surat izin SITU dan SIUP.

Actions (login required)

View Item